PERKEMBANGAN AKTUAL POLITIK TIMUR TENGAH:

PERKEMBANGAN AKTUAL POLITIK TIMUR TENGAH:

PERSPEKTIF SURIAH

Oleh: Duta Besar H.M. Muzammil Basyuni

Pendahuluan:

Suriah (Syria), yang dalam sejarah awal perkembangan Islam lebih dikenal dengan sebutan ”Negeri Syam”, adalah sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan Turki (Utara) Irak (Timur dan Barat Daya); Yordania (Selatan), serta berbatasan dengan Lebanon dan Israel (Barat).

Dengan letak dan posisi geografis yang demikian, ditambah dinamika politik kawasan yang senantiasa mengalami pergeseran cepat, maka Suriah adalah pihak dan stakeholder yang secara langsung, mau tidak mau, akan ikut terkena pengaruh dan dampak perkembangan situasi dan keamanan yang terjadi di kawasan. Serangkaian konflik internal dan instabilitas politik-keamanan yang terjadi di negara tetangga Irak, Palestina dan Lebanon, tidak saja membawa implikasi politis dan keamanan internal, tetapi juga memberikan tanggung jawab moral, sosial-ekonomis dan kemanusiaan kepada Suriah untuk ikut mencari solusi terbaik bagi jutaan pengungsi Irak dan Palestina yang hingga kini masih berada di sejumlah lokasi penampungan pengungsi menunggu penyelesaian. Sikap politik Suriah yang tegas dan jelas dalam menyikapi situasi politik di Irak dan Lebanon, bahkan telah membawa Suriah pada posisi yang sulit karena harus berhadapan langsung dengan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Barat yang selalu berupaya dengan berbagai cara untuk mengisolasi dan mengeliminasi posisi dan peran Suriah di kawasan.

Dalam konteks yang lebih luas lagi, khususnya menyangkut konflik Arab-Israel yang telah berlangsung sejak 1948, atau lebih dari 61 tahun, Suriah tidak saja menjadi pihak dan bagian terpenting dari konflik, tetapi juga sering disebut-sebut sebagai ”garda terakhir” Arab dalam menghadapi politik ekspansionis Israel, setelah dicapainya perdamaian Israel dengan Mesir dan Yordania. Masih berlangsungnya pendudukan Israel atas wilayah Dataran Tinggi Golan (Golan Height) milik Suriah sejak berlangsungnya perang Arab-Israel tahun 1948, masih menjadi inti permasalahan (heart of conflict) yang mengganjal proses perdamaian Arab-Israel. Mengingat demikian sentral dan pentingnya posisi Suriah dalam kerangka penyelesaian konflik Arab-Israel maka Suriah berpandangan bahwa jika akan menciptakan perdamaian yang langgeng dan abadi, maka Suriah merupakan komponen penting dari setiap solusi perdamaian.

Posisi penting Suriah di kawasan tidak saja menempatkannya sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam konflik Arab-Israel, tetapi sekaligus menjadi faktor penentu proses perdamaian. Dalam kaitan ini, Alasdoir Drysdale dan Raymond Hinnebusch dalam buku Syria and the Middle East Peace Process, menyatakan secara tegas bahwa there can be no comprehensive, lasting, or stable Middle East peace without a Syrian-Israeli peace. Dengan melihat kenyataan dan realitas tersebut, maka pembahasan paper ini selanjutnya akan difokuskan pada penjelasan mengenai dinamika dan perkembangan aktual politik Timur Tengah dari perspektif Suriah.

Perkembangan Aktual Politik Timur Tengah dan Proses Perdamaian Suriah-Israel:

Dipahami secara luas bahwa akar permasalahan konflik dan ketegangan politik yang terjadi di Timur Tengah adalah bersumber dari sengketa Arab-Israel dan menyangkut pengembalian wilayah Arab yang masih diduduki Israel. Dengan demikian, sangat jelas bagi posisi Suriah bahwa proses perdamaian di Timur Tengah berarti juga pengembalian seluruh Dataran Tinggi Golan yang hingga saat ini masih tetap diduduki Israel sesuai perbatasan sebelum pecah perang bulan Juni 1967, yaitu Dataran Tinggi Golan dan beberapa daerah di Lembah Jordan yang kaya akan sumber air dan penting yang juga penting bagi perekonomian Israel.

Konsistensi sikap Suriah yang sangat jelas tersebut membawa dampak politis yang cukup berat dalam bentuk tekanan dan pengucilan oleh negara-negara Barat, khususnya menyusul kasus pembunuhan mantan PM. Lebanon Rafik Hariri pada 2005, di mana Suriah dituding berada dibalik aksi pembunuhan tersebut. Meskipun demikian, Suriah tetap tegar dan memegang teguh prinsip untuk tidak dapat didikte kekuatan asing dan bahkan siap menghadapi berbagai sanksi dan kecaman/tekanan Barat dan Dunia Internasional melalui Tim Investigasi yang mengusut Kasus Rafik Hariri. Tekanan terhadap Suriah tidak saja datang dari Negara-negara Barat, tetapi juga kelompok negara Arab Pro-Barat yang menentang sikap Suriah. Sikap konsisten dan pendirian teguh Suriah tersebut selain dilandasi oleh semangat “nasionalisme Arab” yang sangat kuat, juga diduga karena Suriah memiliki kartu kunci sebagai modalitas kiprahnya di kawasan Timur Tengah, yaitu keberadaan Hamas di Suriah, dan kedekatannya dengan Iran yang juga mendukung perjuangan Hamas dan Hezbollah.

Dua kartu tersebut nampaknya telah dimainkan secara apik oleh Suriah untuk memposisikan dirinya sebagai pihak yang tidak pernah bisa ditinggalkan oleh siapapun yang ingin mewujudkan stabilitas dan perdamaian kawasan Timur Tengah. Pada sisi lain, Israel memaknai perdamaian dengan Suriah sebagai upaya untuk menjauhkan hubungan Suriah-Iran, mengakhiri dukungan kepada Hizbullah dan faksi-faksi Palestina, terutama Pergerakan Hamas, serta mengembalikan posisi Suriah pada konstelasi politik di antara negara-negara di Timur Tengah.

Sejak terpilih sebagai Presiden Suriah pada 2000, Presiden Bashar Al-Assad senantiasa menegaskan bahwa sikap Suriah mengenai perdamaian dengan Israel tidak mengalami perubahan: yaitu perdamaian yang adil dan menyeluruh, berdasarkan atas penyelenggaraan Konperensi Perdamaian Madrid Tahun 1991, yakni prinsip land for peace dan penarikan mundur Israel sampai perbatasan sebelum 4 Juni 1967, saat dimana Dataran Tinggi Golan jatuh ke tangan Israel.

Hubungan Suriah dengan negara-negara Barat, baik AS maupun Eropa, memang semakin membaik sejak pertengahan 2008 setelah dirintis oleh kunjungan Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy ke Damaskus pada September 2008 yang berhasil memulihkan hubungan baik Suriah-Lebanon sehingga keduanya telah membuka perwakilan diplomatik dan menunjuk Duta Besar masing-masing di kedua negara yaitu, Ali Abdul Karim Ali Dubes Suriah untuk Libanon dan Michelle Al-Khouri Dubes Libanon untuk Suriah. Pulihnya hubungan Suriah-Lebanon dan disusul bergulirnya rekonsiliasi Arab yang dirintis oleh membaiknya hubungan Suriah-Saudi Arabia melalui kunjungan Presiden Bashar Al-Assad ke Saudi Arabia beberapa waktu lalu, telah pula memberikan harapan baru bagi Barat/Eropa untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

Sejak tahun 2008, Perdana Menteri Turki, Recep Tayib Erdogan juga mengupayakan penyelenggaraan perundingan tidak langsung (indirect peace talk) antara Suriah-Israel dan secara mengejutkan pada tanggal 21 Mei 2008 Kementerian Luar Negeri Suriah menegaskan adanya upaya ke arah itu melalui mediasi Turki. Pihak Suriah menyatakan bahwa proses perundingan tidak langsung dengan Israel sebagai langkah penjajakan untuk mengetahui kesungguhan dan komitmen Israel untuk mewujudkan perdamaian dengan Suriah. Suriah hanya akan melakukan perundingan langsung jika Israel memang benar-benar memperlihatkan kesungguhan untuk mengupayakan perdamaian. Meskipun agenda dan hasil perundingan dirahasiakan, namun hingga bulan Agustus 2008, perundingan telah berlangsung empat tahap dan mencapai banyak kemajuan berkat kesungguhan Turki.

Namun demikian akibat serangan-serangan Israel terhadap Jalur Gaza pada awal Januari 2009, Suriah secara sepihak menyatakan membekukan perundingan tidak langsung dengan Israel. Pihak Turki juga menyatakan sangat kecewa dengan serangan Israel, bahkan seminggu sebelum berlangsung perang, PM. Ehud Olmert menyatakan tidak akan melakukan serangan militer terhadap Jalur Gaza. Pada perkembangan selanjutnya, Suriah menyatakan bahwa pihaknya hanya akan melanjutkan perundingan perdamaian dengan Israel melalui mediator Turki. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Suriah dapat mempercayai sikap Turki yang obyektif dan netral dalam perundingan-perundingan selanjutnya. Pada waktu yang sama Suriah juga berkali-kali menyatakan bahwa proses perdamaian Timur Tengah membutuhkan peran Amerika Serikat. Namun sampai saat ini, Suriah menilai AS belum memperlihatkan kesungguhannya untuk mendorong jalur perundingan Suriah-Israel. Meskipun Suriah menyambut positif tampilnya Presiden Barack Obama di AS, namun sejauh ini masih menanti kesungguhan Presiden AS untuk mendorong proses perdamaian Timur Tengah, terutama tekanan terhadap PM. Israel Benjamin Netanyaho yang dikenal sebagai tokoh radikal dan ultra nasionalis di Israel.

Perkembangan penting terjadi di Suriah dengan adanya kunjungan delegasi AS yang dipimpin oleh Stephen F. Lync pada Maret 2009 yang merupakan kunjungan pejabat tinggi AS yang kelima sejak kepemimpinan Presiden Barack Obama, yang merupakan tindak lanjut kunjungan delegasi AS yang dipimpin oleh Harold Bierman pada Pebruari 2009, serta kunjungan Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen AS Senator John Kerry, Ketua Komisi Luar Negeri Kongres AS Adam Smith dan terakhir kunjungan delegasi Kongres AS yang dipimpin oleh Benyamin Cardin. Maksud dari rangkaian kunjungan tersebut adalah dalam rangka membuka dialog Suriah-AS, khususnya mengenai prospek dan upaya mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Serangkaian kunjungan delegasi AS ke Suriah pada awal masa kepemimpinan Obama merupakan langkah awal untuk menunjukkan komitmen AS dalam era baru Presiden Obama yang ingin melibatkan (meng-engage) Suriah dalam kerangka kebijakan baru AS di kawasan Timteng, terutama untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan. Bagaimanapun juga, dari sisi ekonomi, AS memiliki kepentingan ekonomi yang besar, khususnya menyangkut suplai sumber minyak dari wilayah Timur Tengah dan untuk itu memiliki perhatian besar akan terciptanya keamanan di kawasan.

Dalam pada itu menyikapi pendekatan AS terhadap Suriah tersebut, Presiden Bashar Al-Assad dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa Suriah menyambut baik pendekatan AS di bawah Presiden Obama untuk mengadakan dialog bagi upaya mewujudkan perdamaian di Timteng. Namun pada sisi lain, Suriah juga menyatakan bahwa pihaknya hanya akan melakukan dialog dan kerjasama yang didasarkan pada prinsip saling menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara serta tidak mendikte atau memaksakan kehendak kepada pihak lain. Dalam kaitan ini, Presiden Bashar al-Assad menegaskan perlunya dibedakan pemahaman arti antara “kesepakatan perdamaian” dan “perdamaian” secara konkrit dan realistis. Dalam kerangka ini, maka jika pada akhirnya dalam proses perundingan wilayah Golan dapat dikembalikan melalui penandatanganan kesepakatan damai Suriah-Israel, namun belum berarti mampu mewujudkan situasi perdamaian yang sesungguhnya, karena bagi Suriah, perdamaian menyeluruh dan adil hanya akan tercipta bila semua negara saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan kepentingan masing-masing dan tidak saling merugikan.

Sementara itu, pulihnya hubungan Suriah-Lebanon yang diikuti oleh berkembangnya proses rekonsiliasi Arab, ditandai oleh membaiknya hubungan Suriah-Saudi Arabia akhir-akhir ini, mendorong Uni Eropa untuk mengintensifkan pendekatannya kepada Suriah. Langkah EU tersebut antara lain dimulai dengan upaya untuk menuntaskan draft Kesepakatan Partnership Suriah-EU yang diparaf bulan Desember 2008 dan mengalami penundaan, yang diharapkan dapat ditandatangani pada pertengahan 2009. Manuver politik EU kepada Suriah melalui percepatan proses penandatanganan Kerjasama Kemitraan tersebut, diduga merupakan strategi EU untuk melenturkan sikap Suriah yang dinilai dapat mengancam stabilitas kawasan, khususnya pasca kemenangan sayap kanan dalam Pemilu di Israel. Langkah tersebut juga dinilai sebagai bargaining position mereka untuk menekan Suriah agar bersedia melonggarkan hubungan dan dukungannya kepada Hamas dan Hezbollah serta kedekatannya dengan Iran. Dalam hubungan ini, tidak saja AS, tetapi EU juga cukup pasimistis dengan perkembangan situasi dan konstelasi politik di kawasan yang mengarah pada menguatnya persatuan Arab dalam menghadapi garis keras kebijakan Israel yang dipimpin oleh sayap kanan di bawah PM. Benjamin Netanyahu.

Posisi Suriah dalam Konstelasi Politik Timur Tengah:

Tingginya intensitas kunjungan para pemimpin negara-negara Barat dan delegasi AS ke Suriah setelah Presiden Barack Obama tampil sebagai kepala negara AS, telah memulihkan peran penting Suriah sebagai pemain utama (key player) di Timur Tengah. Bahkan hubungan Suriah-Iran tidak lagi menjadi isu dan prasyarat bagi terselenggaranya pertemuan antara pejabat Barat dengan para pejabat tinggi Suriah, begitu pula hubungan Suriah dengan Hezbollah dan Hamas.

Suriah berulang kali menegaskan bahwa hubungannya dengan Iran tidak mungkin dirundingkan karena Iran bukanlah musuh Arab dan hendaknya mereka tidak menukar musuh dari Israel ke Iran. Begitu pula hubungan Suriah dengan Hamas dan Hezbollah dan hal ini terungkap jelas dari pernyataan Presiden Assad yang menghimbau agar AS melakukan kontak dengan kedua kelompok tersebut, karena Suriah bukan mewakili mereka karena kedua kelompok tersebut memiliki pandangan politik sendiri. Hal itu juga jelas dari pernyataan Ketua Politbiro Hamas, Khaled Mishaal yang menerima pembentukan negara Palestina sesuai garis perbatasan 1967, yang merupakan dukungan sikap kepada Fatah dan faksi-faksi Palestina lainnya. Mishaal juga mendukung Prakarsa Perdamaian Arab, begitu pula keinginan dicapainya gencatan senjata jangka panjang dengan Israel. Dengan demikian, Suriah tidak menanggung sikap politik pihak lain karena yang menjadi masalah inti hanyalah masalah Dataran Tinggi Golan yang masih diduduki Israel dan perbatasan 4 Juni 1967.

Peran penting Suriah di kawasan juga terlihat dari pendekatan dan engagement yang dilakukan AS terhadap Suriah, terkait perkembangan politik di Lebanon. Dalam kaitan ini, patut dicatat kunjungan delegasi AS, terutama dari Kongres dan Kementerian Luar Negeri. Menlu Hilary Clinton menyatakan AS akan mengutus dua orang pejabat ke Suriah dalam rangka perubahan total kebijakan luar negeri AS dan membahas sejumlah isu penting yang menjadi perhatian kedua negara, antara lain proses perdamaian Suriah-Israel, masalah nuklir Iran, perkembangan situasi di Irak, hubungan Suriah-Lebanon serta perbatasan darat kedua negara, serta penyusupan gerilyawan ke Irak.

Pejabat AS lainnya yang mengadakan kunjungan ke Suriah adalah Dan Shabero dari Dewan Keamanan Nasional AS, yang memainkan peran penting dalam ikut menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Suriah pada tahun 2003 dan mediator antara Kongres dengan Organisasi Lobi Yahudi. Untuk mempersiapkan kunjungan tersebut, Kemlu Suriah memanggil Duta Besarnya di Washington, Imad Mustafa untuk menyiapkan sikap Suriah mengenai proses perdamaian dan hal-hal lain yang akan dibicarakan dengan pihak AS. Pada perkembangan selanjutnya, AS melalui Menlu Clinton menyatakan dukungan terhadap proses perundingan tidak langsung Suriah-AS dengan tanpa mengabaikan jalur perdamaian Suriah-Israel. Sementara PM. Israel Benjamin Netanyahu dan Menlu Efgador Liberman tidak menghendaki perundingan perdamaian dengan Suriah dan hanya berpegang kepada prinsip perundingan untuk mencapai perdamaian, namun bukan atas prinsip land for peace.

Kecenderungan perbaikan hubungan Suriah dengan Barat (AS dan Eropa) memperoleh tanggapan negatif dari Israel. Oleh karena itu para pemimpin Israel selalu mengeluarkan pernyataan provokatif untuk memperoleh konsesi maksimal dari pihak Suriah yang justru sampai sekarang tidak bergeming dan tetap mempertahankan hubungannya dengan Iran dan dukungannya kepada Hamas serta Hezbollah.

Untuk merintangi jalan dan proses ke arah peningkatan hubungan Suriah-Barat, Menlu Israel bahkan mengatakan sebaiknya semua pihak melihat fakta dan kenyataan bahwa Suriah saat ini masih menampung para pemimpin organisasi teroris, yakni Hamas dan Jihad Islam, mendukung Hezbollah dan penyelundupan senjata ke Lebanon serta mendukung program nuklir Iran, oleh karena itu Suriah tidak patut dipandang sebagai mitra perdamaian. Namun, secara umum sebagian besar tokoh penting Israel saat ini sependapat bahwa jalur perundingan perdamaian dengan Suriah tidak harus dimulai dengan hasil-hasil yang telah dicapai. Menurut mereka situasi sudah berubah dan karena itu kartu-kartu yang dimainkan juga harus berubah. Dunia internasional memiliki tanggung jawab dan harus ikut terlibat dalam transaksi perdamaian dengan Suriah. Dalam kaitan ini, Pernyataan Menlu Liberman bahkan lebih provokatif ketika mengatakan seandainya Suriah menghendaki penarikan dari seluruh Golan, maka Israel mengusulkan akan menyewa wilayah tersebut selama 200 tahun. Kalau Suriah berbicara tentang land for peace, maka Israel akan mengangkat slogan peace for peace dan tanpa syarat.

Namun aksi provokatif yang dilancarkan Israel tersebut tidak sedikitpun mengubah posisi dan pandangan para pejabat baru AS yang tetap menilai penting peningkatan hubungan diplomatik dengan Suriah, yakni dengan menempatkan kembali Dubes AS di Damaskus. Untuk tujuan tersebut, seorang pejabat AS telah berkunjung ke Damaskus dan melihat kondisi gedung kedubes AS di Suriah. Hal itu juga dikemukakan oleh mantan Presiden Jimmy Carter bahwa Presiden Assad menghendaki pengembalian Duta Besar AS ke Damaskus. Sejumlah isu yang kemungkinan besar akan menjadi agenda pokok ke depan dalam kerangka pertemuan bilateral Suriah-AS, antara lain: kelanjutan perundingan tidak langsung Suriah-Israel; jaminan keamanan perbatasan Suriah-Irak dan tidak membiarkan penyusupan para gerilyawan; pengawasan ketat Suriah terhadap Kantor Hamas; serta kesepakatan Perdagangan Suriah-AS.

Pada sisi lain, muncul harapan di kalangan pejabat AS dan Israel bahwa perbaikan hubungan Suriah-AS akan memperlemah poros hubungan Suriah-Iran, namun justru Suriah menawarkan penengahan antara AS dan Iran untuk membahas masalah program nuklir Iran. Namun satu perkembangan penting patut digarisbawahi, bahwa pihak AS tidak lagi meminta penutupan kantor Hamas sebagaimana dilakukan sebelumnya pada masa kepemimpinan Presiden Bush, akan tetapi hanya minta pengawasan ketat.

Pada kesempatan bertemu dengan PM. Israel, Presiden Obama juga menyampaikan Inisiatif Arab tentang perdamaian Timteng yang disampaikan Raja Abdullah dari Yordania serta Rancangan Presiden Obama tentang perdamaian Timteng. Perkembangan tersebut merupakan isyarat atau indikasi pulihnya peranan Suriah sebagai pemain penting di kawasan Timteng, karena pada masa Pemerintahan Bush, Suriah senantiasa dikucilkan oleh AS dalam kancah percaturan politik Timteng dan dunia. Sebaliknya, Suriah tetap konsisten dan tidak mengubah sikapnya mengenai berbagai permasalahan Timteng, di antaranya penarikan pasukannya dari Lebanon, kerjasama dengan Mahkamah Internasional, hubungan erat dengan Iran (bahkan cenderung meningkat dengan kunjungan Presiden Mahmoud Ahmadinejad ke Damaskus), serta tidak melakukan konsesi atas wilayahnya. Oleh karena itu, penundaan proses perdamaian tidak merugikan Suriah, akan tetapi justru akan sangat berpengaruh terhadap Israel dengan segala konsekwensi politiknya.

Begitu pula dukungan negara-negara Barat kepada kelompok oposisi Suriah tidak membawa hasil yang diharapkan, bahkan justeru oposisi Suriah menjadi semakin terpecah dan tidak solid yang pada gilirannya hanya semakin memperkuat posisi Pemerintah Suriah dalam perundingan-perundingan dengan para delegasi yang berkunjung ke Suriah.

Posisi Israel dalam konstelasi politik di Timur Tengah, khususnya dengan Suriah menjadi semakin sulit dengan adanya rekonsiliasi Arab dan pertemuan-pertemuan yang berlangsung pada KTT Doha, termasuk antara Presiden Assad dan Raja Abdulah Bin Abdul Aziz yang merupakan era baru, meskipun tidak dapat dipungkiri masih adanya persaingan mengenai prioritas keputusan Arab. Selain itu, perbaikan dan pengembangan hubungan Suriah-Turki berlangsung pesat, bahkan telah sampai kepada kerjasama latihan perang, hal itu menunjukkan hubungan poros antara Suriah-Turki yang semakin besar pengaruhnya, serta pada gilirannya akan mengangkat peranan Suriah di kawasan Timur Tengah.

Perspektif Suriah:

Meskipun trend dan dinamika politik kawasan Timur Tengah terus berkembang cepat, namun posisi Suriah dalam menyikapi situasi tersebut tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan. Suriah menilai pihak Israel tidak memiliki komitmen dan kesungguhan untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian di kawasan. Dalam pidato yang disampaikan pada pembukaan Konperensi Tingkat Menteri (KTM-OKI) di Damaskus pada tanggal 23-25 Mei 2009, Presiden Suriah Bashar al-Assad mengemukakan beberapa hal secara jelas, tegas dan lugas yang merefleksikan posisi Suriah dalam konteks perkembangan politik dan keamanan di Timur Tengah, khususnya menyangkut proses perdamaian dengan Israel.

Suriah menilai bahwa proses perundingan dengan Israel yang telah berlangsung selama 17 tahun sejak Perdamaian Madrid, hanya membuahkan hambatan terhadap perdamaian dan semakin jauh dari kenyataan dan semakin memperlihatkan karakter Israel sesungguhnya karena Suriah menilai bahwa negara Israel dibentuk atas pondasi niat dan tindakan permusuhan. Oleh karena itu, setiap inisiatif dan proses ke arah perdamaian selalu mengalami jalan buntu dan hambatan karena Israel adalah hambatan utama dalam upaya mewujudkan perdamaian yang diharapkan.

Pernyataan lainnya paling mendasar yang disampaikan oleh Presiden Suriah adalah menyangkut sikap Suriah yang tidak akan pernah mentolerir dan membiarkan pelanggaran terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Suriah. Untuk itu, Suriah akan tetap mengandalkan pada kemampuan nasional dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, termasuk kemungkinan upaya-upaya pihak luar yang dipaksakan. Suriah akan tetap mengupayakan penyelesaian yang memadai bagi kepentingan nasional, tetapi tidak berarti melakukan pengucilan diri (isolasi) dari pihak luar, atau tidak mengindahkan realitas kenyataan yang ada. Bagaimanapun, karena kita membutuhkan dukungan dari saudara dan dari seluruh dunia, dan mereka perlu mengerti pandangan kita serta menguji tekad kita agar memberi dukungan kepada kita.

Suriah juga secara tegas menyatakan akan menolak penyelesaian yang dirancang, dipersiapkan dan dipaksakan dari pihak luar. Penyelesaian yang demikian, dalam perspektif Suriah, tidak akan memadai dan tidak akan sejalan dengan aspirasi rakyat Suriah. Dan pada akhirnya, pihak yang gagal yang akan membayar kerugian dan hanya hanya akan menambah rasa frustasi, kecewa dan instabilitas, yang pada gilirannya hanya akan menambah pelik dan complicated permasalahan yang dihadapi.

Suriah menilai perlunya mengambil manfaat dan hikmah dari pengalaman dunia masa lalu dalam menciptakan perdamaian di kawasan, yaitu bahwa teori perang atau penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan, hanya akan menimbulkan kerugian bagi mereka yang menggunakannya, terlebih bagi korbannya. Jika sebagian besar masyarakat dunia menyadari perlunya dihentikan kekerasan dan memiliki keyakinan bahwa kini saatnya memulai hubungan yang lebih baik melalui kerjasama, maka itupun belum cukup dan memadai untuk mewujudkan rasa aman pada masa mendatang, selama masih ada pihak yang tidak menarik pelajaran dari pengalaman jangka pendek dan jangka panjang, bahkan masih mengandalkan terus berlangsungnya penggunaan kekuatan dan penjajahan, menyerobot hak dan menindas bangsa lain.

Dalam kaitan tersebut, Suriah dan negara-negara Arab pada umumnya, menegaskan tidak akan mengubah sikap dalam memaknai perdamaian dan dalam berhadapan dengan Israel: yaitu pengembalian seluruh hak, terutama seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel. Suriah juga tidak akan mentolerir realitas sebuah negara yang dibentuk atas dasar penjajahan, namun terus melakukan pembunuhan penduduk asli, yakni rakyat Palestina yang masih terus berlanjut hingga saat ini; melakukan serangkaian pembantaian di Lebanon, West Bank dan Jalur Gaza, sementara pada sisi lain berupaya bagi terwujudnya perdamaian. Suriah bahkan mempertanyakan, apakah mungkin suatu negara yang kabinetnya senantiasa menghambat dicapainya kesepakatan perdamaian, bahkan dewasa ini dengan pimpinan tertingginya tergabung dalam kabinet yang paling radikal, akan menjadi mitra Suriah dalam proses perdamaian?

Suriah berpendapat, jika Israel tidak mengubah sikap, persepsi dan pola pikir serta garis kebijakan terhadap negara-negara di kawasan, maka akan sulit untuk mewujudkan penyelesaian politik dan mewujudkan perdamaian, dan bahkan mungkin akan dapat menimbulkan permasalahan baru yang lebih pelik dan beresiko. Dalam kaitan ini, negara-negara Barat perlu ikut bertanggung jawab, karena sejak lama mengingkari kenyataan yang ada, yaitu memutarbalikkan fakta dan menuduh mereka yang melakukan perlawanan sebagai teroris yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan rakyat atau mewakili mereka. Mereka digambarkan sebagai orang yang melanggar hukum. Dunia Barat bahkan memberikan ceramah tentang hak-hak azasi manusia, akan tetapi apabila manusia tersebut bangsa Arab ataupun umat Islam, maka mereka berhak mati.


Yogyakarta, 7 Juni 2009

read more>>..